Yogyakarta -- Menko Maritim dan Investasi (Marves), sejalan dengan semangat keadilan sosial, telah mengingatkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menangani permasalahan pemberian kompensasi penggantian lahan milik masyarakat. Pesan ini disampaikan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang harus dijaga dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan.

Pemberian kompensasi yang adil dan proporsional merupakan aspek krusial dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Menko Marves menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam proses ini. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor antara Otorita IKN, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang melekat pada lahan tersebut.

Masyarakat lokal sering kali memiliki hubungan emosional yang kuat dengan tanah dan lingkungannya, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang turun-temurun. Oleh karena itu, dalam proses pengadaan lahan, perlu dilakukan pendekatan yang sensitif terhadap aspek-aspek ini. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan membantu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kerjasama lintas sektor juga memungkinkan adanya pendekatan yang holistik dalam menangani permasalahan kompleks terkait pengadaan lahan. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk lembaga pemerintah, ahli budaya, dan organisasi masyarakat sipil, dapat ditemukan solusi-solusi inovatif yang memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, Otorita IKN dan seluruh pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan rasa keadilan. Hanya dengan sinergi lintas sektor dan komitmen terhadap kepentingan bersama, kita dapat memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat.